Standar Pelayanan Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi di Car Free Day
Admin Dishub
09-07-2026
08:24:12 WIBStandar Pelayanan Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi di Car Free Day
 (1)_20260709_1783560310.png)
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan, mudah, dan akuntabel, Dinas Perhubungan Kota Surakarta telah menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Penggunaan Lokasi di Car Free Day.
Melalui informasi ini, masyarakat dapat mengetahui:
✅ Persyaratan pengajuan
✅ Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan
✅ Jangka waktu pelayanan
✅ Biaya pelayanan
✅ Produk layanan
✅ Kanal penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan pelaksanaan Car Free Day dengan mematuhi ketentuan penggunaan lokasi yang telah ditetapkan.
Daftar Informasi
-
- 1. Daftar Informasi Publik
- 2. Peraturan, Keputusan atau Kebijakan
- 3. Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan
- 4. Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga dan Dokumen Pendukungnya
- 5. Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Dinas Perhubungan
- 6. Persyaratan Perizinan (Dokumen Anggaran Secara Umum dan Dokumen Laporan Keuangan)
- 7. Data Perbendaharaan atau Inventaris
- 8. Rencana Strategis dan Rencana Kerja
- 9. Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja
- 10. Informasi Pelayanan Kegiatan Publik
- 11. Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal
- 12. Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat Serta Laporan Penindakannya
- 13. Daftar Serta Hasil-hasil Penelitian yang Dilakukan
- 14. Peraturan Perundang-undangan yang Telah Disahkan dan Sajian Akademiknya
- 15. Informasi yang Disampaikan Pejabat Publik dalam Pertemuan Terbuka
- 16. Informasi yang Wajib Disediakan Secara Umum dan Berkala
- 17. Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi
-
- 1. Infomasi Badan Publik
- 2. Ringkasan Program dan Kegiatan
- 3. Ringkasan Kinerja
- 4. Laporan Keuangan
- 5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
- 6. Informasi Tentang Peraturan, Keputusan atau Kebijakan yang Mengikat
- 7. Informasi Tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik
- 8. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik
- 9. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 10. Informasi Ketenagakerjaan
- 11. Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini dan Keadaan Darurat di Setiap Kantor Badan Publik