Tahun lalu, sebuah skenario penyelamatan nasib angkutan umum massal di Kota Solo mencuat. Pemerintah pusat menyiapkan mekanisme subsidi melalui skema pembelian layanan (buy the service) bus Batik Solo Trans (BST), guna mengoptimalkan operasional moda transportasi tersebut.

Hampir setahun berselang, skenario buy the service itu siap direalisasikan pemerintah pusat. Secara umum, anggaran subsidi akan diberikan sebagai pengganti sejumlah komponen biaya operasional yang selama ini menjadi tanggung jawab operator BST. Mulai gaji kru, pembelian bahan bakar minyak (BBM), maupun biaya perawatan kendaraan.

“Skema ini akan direalisasikan di Solo pada 2020 karena sudah disiapkan mulai 2019,” tegas Kasubdit Angkutan Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Wahyu Hapsoro, usai rapat koordinasi pembahasan buy the service BST di Loji Gandrung, baru-baru ini.

Besaran subsidi, imbuh Wahyu, memang belum bisa ditentukan saat ini. Sebab Kemenhub masih menghitung proporsi pembagian dana bagi pelaksanaan program itu di Solo dan empat wilayah lain. Yaitu Medan, Palembang, Denpasar dan sekitarnya, serta Sorong.

Namun jika dikalkulasi, tersedia anggaran tak kurang Rp 250 miliar guna merealisasikan buy the service angkutan umum massal di seluruh wilayah tersebut sepanjang 2020. Tentu saja termasuk layanan BST di dalamnya.

“Yang jelas target buy the service ini adalah perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, kemudian pengurangan kepadatan lalu lintas, serta mengurangi buruknya kualitas udara,” jelas Wahyu.

Diantara sekian target tersebut, bergantinya pilihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal jelas menjadi tujuan utama buy the service BST. Tak heran sejumlah standar operasional prosedur (SOP) baru pun disiapkan Kemenhub untuk diterapkan operator angkutan.

Yang paling kentara adalah penyesuaian rute BST Koridor 1, yang melayani penumpang di trayek Terminal Palur-Terminal Kartasura-Bandara Solo Adi Soemarmo PP. Saat ini  15 bus berukuran sedang yang dioperasikan PT Bengawan Solo Trans di jalur tersebut harus berputar ke wilayah selatan Kota Bengawan, melalui Jalan Kapten Mulyadi, Jalan Veteran, Jalan Bhayangkara saat melaju dari Terminal Palur menuju Terminal Kartasura.

Konsekuensinya, waktu tempuh bus menjadi berlipat dibanding BST Koridor 1 yang melaju dari arah sebaliknya. Sebab di Jalan Slamet Riyadi saat ini berlaku arus searah, mulai persimpangan Gendengan hingga Gladag.

“Tapi nantinya BST Koridor 1 bisa lewat Jalan Slamet Riyadi, dari Gladag langsung ke arah barat. Ini dimaksudkan agar calon penumpang tidak perlu memutar ke wilayah selatan,” terang Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Rute baru itu mensyaratkan BST harus melawan arus kendaraan (contra flow) yang berlaku searah di ruas jalan utama Kota Solo tersebut. Keistimewaan bagi BST itu sengaja disiapkan Kemenhub, sebagai pelayanan ekstra bagi mereka yang memilih layanan transportasi massal.

“Jadi masyarakat yang ingin pergi ke Purwosari dari Gladag, bisa memilih BST karena waktu tempuhnya lebih singkat. Tidak perlu lagi naik kendaraan pribadi. Dampak lebih jauh, perekonomian di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi juga bisa lebih hidup.”

Rencana pemberlakuan rute baru BST Koridor 1 itupun ditindaklanjuti Pemkot, Senin (3/2). Dengan pengawalan kendaraan voorijder, dua bus berukuran besar mencoba berjalan nrabas di Jalan Slamet Riyadi dari Gladag hingga persimpangan Gendengan.

“Kami memang melakukan uji coba itu dua kali. Pertama untuk mengetahui kelayakan bus besar berjalan contra flow seperti permintaan Kemenhub, kedua untuk memastikan batas maksimal kecepatan bus yakni 30 km/jam,” beber Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Hari Prihatno, usai uji coba.

Penjelasan Hari tersebut, ikut menambah daftar prosedur anyar bagi operasional Koridor 1 BST ke depan. Yakni penggunaan bus berukuran besar, yang akan menggantikan bus berukuran sedang yang saat ini dioperasikan di jalur tersebut. “Bus yang digunakan tadi berkapasitas 50 penumpang. Baik duduk maupun berdiri,” katanya.

Hasil uji coba tersebut, menurut Hari akan dianalisa lebih jauh dan dikoordinasikan dengan Kemenhub. Meski demikian, skenario buy the service dipastikan belum berubah. Yakni diterapkan terhadap layanan Koridor 1, 2 dan 3 BST.

“Tapi untuk Koridor 2 dan Koridor 3 tidak ada penyesuaian rute maupun armada, sehingga yang kami uji coba hanya Koridor 1 BST,” tegas Hari.

Kini Pemkot tinggal menunggu selesainya persiapan penerapan buy the service tersebut. Apalagi dalam rapat koordinasi di Loji Gandrung, Wahyu menyatakan bahwa Kemenhub sudah melangkah ke persiapan-persiapan teknis, seperti lelang penunjukkan badan pengelola serta operator BST.

“Prinsipnya kami siap dan menunggu kejelasan dari Kemenhub, kapan buy the service akan dijalankan. Infrastruktur-infrastruktur pendukung, seperti selter BST, akan ditambah di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi bilamana dibutuhkan,” tandas Hari. (**)

Sejak Rabu (5/2) hingga 10 bulan ke depan, kebiasaan warga Kota Bengawan dalam bepergian dipastikan berubah. Pemicunya satu, yakni tak lagi difungsikannya perlintasan sebidang Purwosari sebagai salah satu jalur akses keluar masuk kota.

Asumsi itu bukan tak berdasar. Perlintasan sebidang Purwosari di Jalan Slamet Riyadi ini, merupakan salah satu titik terpadat di ruas jalan utama Kota Solo tersebut. Sebab perlintasan itu menjadi salah satu rute favorit para penglaju, warga serta wisatawan untuk menyusuri kota dari timur ke barat atau sebaliknya.

Antrean panjang kendaraan saat jam sibuk, akhir pekan atau liburan, menjadi pemandangan khas bagi siapapun yang melintas di lokasi tersebut. Dan kini, perlintasan itu tidak lagi bisa dilalui kendaraan, lantaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutupnya demi kelancaran pembangunan fly over.

“Kami berharap masyarakat bisa sedikit bersabar selama masa pembangunan. Dampaknya memang terasa, terutama bagi pengguna jalan, dengan ditutupnya perlintasan sebidang dan terbatasnya akses menuju lokasi proyek mulai simpang Kerten sampai simpang Purwosari. Kami juga berusaha meminimalkan dampak sosial dari proyek fly over ini,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Akhmad Cahyadi, Akhmad Cahyadi.

Ya, meskipun Pemkot Surakarta telah melengkapi proyek pembangunan jalan layang kedua di Kota Bengawan itu dengan berbagai skenario manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL), para pengguna jalan tetap harus beradaptasi dengan pola pergerakan mereka. Apalagi pola tersebut relatif mapan, lantaran adaptasi terakhir sudah berlangsung setahun usai overpass Manahan resmi dibuka untuk umum pada akhir 2018.

“Kontrak pembangunan fly over ini berlangsung sejak 8 Januari sampai 20 Desember,” imbuh Akhmad.

Namun tak dinyana, sejurus kemudian Akhmad melanjutkan penjelasannya dengan pernyataan bernada menyejukkan. “Tapi kami bersama pelaksana, satuan kerja (satker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) bertekad agar bisa selesai lebih cepat. Insya Allah 3 Desember sudah selesai.”

Seolah ingin kembali menegaskan perkataannya, Akhmad lantas mengungkapkan alasan pemangkasan durasi pekerjaan hingga 17 hari tersebut. Rupanya, tanggal tersebut merupakan

momentum istimewa bagi Kementerian PUPR. “3 Desember bertepatan dengan Hari Bakti Pekerjaan Umum. Kami ingin fly over ini jadi kado saat hari lahirnya kementerian,” jelas Akhmad.

Walapun terkesan eksklusif, namun “kado” tersebut jika ditelisik lebih jauh ternyata juga berdampak besar bagi khalayak. “Dampak positif juga bisa dirasakan masyarakat, dengan percepatan itu. Sebab waktu pengerjaan fly over menjadi lebih singkat,” tandas Akhmad.

17 hari memang relatif pendek. Namun jika menilik “kerelaan” jutaan pengendara untuk berputar-putar atau menimbang-nimbang rute alternatif setiap kali hendak bepergian, hadiah tersebut tetap akan terasa spesial.

Betapapun, seluruh ruas jalan utama di Kota Solo saling terkoneksi. Penutupan salah satu ruas jalan diantaranya, jelas berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan di ruas jalan lainnya.

“Karena itu kami berharap dukungan masyarakat, agar pembangunan jalan layang Purwosari bisa lancar, tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu,” pinta Akhmad.

Yang tak kalah penting, jika percepatan proyek itu bisa berjalan sesuai skenario, maka kemacetan dan antrian panjang kendaraan di kawasan Purwosari bisa hilang dalam waktu 17 hari lebih cepat dari tenggat awal.

Wakil Wali Kota (Wawali) Achmad Purnomo juga mengimbau warga untuk bersabar sejenak. “Hingga beberapa bulan mendatang, kemacetan masih akan jadi fenomena di berbagai ruas jalan. Kami pun meminta petugas bisa lebih sigap dan siap mengurai kemacetan itu,” tegasnya.

Apalagi kesabaran itu diyakini akan berbuah manis. “Awal Desember Solo sudah punya fly over Purwosari. Ini menjadi perwujudan visi dan misi Pemkot yang diimplementasikan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang infrastruktur,” papar Purnomo.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Ari Wibowo ikut menekankan agar masyarakat memperhatikan empat hal penting saat hendak bepergian, selama proses pembangunan fly over. “Intinya manajemen waktu, rute, transportasi dan maksud perjalanan. Hindari jam sibuk, pilih jalur alternatif terbaik, dan prioritaskan kebutuhan untuk bepergian,” pesannya. (**)

Kereta api uap wisata Jaladara telah lama menjadi andalan Pemkot Surakarta, untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kota Bengawan. Menyuguhkan nostalgia melalui city tour menyusuri rel peninggalan Belanda yang membelah pusat kota, wisata sepur kluthuk itu terbukti disukai turis mancanegara atau biro jasa penyelenggara perjalanan wisata.

Terdiri dari sebuah lokomotif kuno berusia 124 tahun dan dua gerbong kayu, Jaladara melayani perjalanan pulang pergi (PP) dari Stasiun Solo Purwosari hingga Stasiun Solo Kota. Biasanya kereta api itu singgah di Loji Gandrung (rumah dinas Wali Kota) atau kawasan Gladag, agar para penumpangnya bisa menikmati panorama yang terhampar di sekitar lokasi pemberhentian.

Namun usia memang tak bisa berbohong. Seiring berjalannya waktu, kemampuan lokomotif Jaladara pun kian menurun. Perawatan demi perawatan semakin kerap dijalani lokomotif berseri C1218 tersebut, agar tetap bisa dioperasionalkan sesuai peruntukkannya.

Jika sudah masuk ruang perawatan, otomatis pelayanan wisata tersebut terhenti. “Padahal jumlah trip kereta Jaladara dalam setahun adalah 80 kali,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Hari Prihatno.

Untungnya, problem penurunan performa lokomotif Jaladara kini mulai terurai. Sebuah lokomotif kuno telah tiba di Stasiun Solo Purwosari pada Kamis (6/2), usai didatangkan dari Balai Yasa Yogyakarta.

Kedatangan lokomotif bernomor lambung D1410 tersebut, seolah menjadi salah satu pencapaian penting dari serangkaian usaha Pemkot untuk menyediakan lokomotif cadangan bagi Jaladara, yang sudah dimulai sejak 2016.

“Lokomotif uap ini terakhir beroperasi di wilayah Jawa Barat, sebelum akhirnya disimpan di kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Diproduksi di Jerman pada 1921 dan terakhir beroperasi pada 1958,” ungkap Kepala PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta, Eko Purwanto.

Sejak April-November 2019, lokomotif uap produksi Jerman tersebut direstorasi petugas di Balai Yasa dengan anggaran sekitar Rp 2 miliar. Saking kunonya, tidak sedikit suku cadang yang terpaksa dikanibal dari lokomotif uap lain atau dipesankan secara khusus ke beberapa tempat. Sebab, kata Eko, produsen lokomotif tersebut tidak lagi mengeluarkan onderdil yang diperlukan dalam proses restorasi.

“Sekitar dua minggu lalu sudah diujicoba di Balai Yasa. Sekarang sudah bisa beroperasi.”

Koordinator Tim Restorasi Balai Yasa Yogyakarta, Suharyanto, mengimbuhkan bahwa lokomotif yang bisa melaju dengan bakar batu bara atau kayu jati itu mampu menarik empat gerbong penumpang. “Kalau dijalankan setiap hari malah lebih bagus. Tapi tetap ada batasannya karena operasionalnya di dalam kota,” tegasnya.

Tak hanya itu, lokomotif berwarna dominan hitam tersebut juga diyakini lebih kuat dibanding lokomotif Jaladara. Maklum dari segi usia, lokomotif Jaladara memang lebih tua. Jika dikalkulasi umur lokomotif Jaladara lebih tua 27 tahun dari “sang adik”.

Yang jelas, sekarang lokomotif Jaladara tak lagi sendirian. Sebab “sang adik” yang belum diberi nama itu siap menemaninya, mengantarkan para wisatawan menikmati keindahan berbagai tempat di Kota Bengawan.

“Lokomotif ini akan digunakan bergantian dengan lokomotif Jaladara. Mungkin juga bisa dioperasikan jika rencana perpanjangan rute kereta api uap wisata hingga Wonogiri terealisasi,” beber Hari.

Jadwal pemeliharaan Jaladara pun lebih mudah disusun. Sebab Pemkot sudah memiliki lokomotif pengganti agar jadwal piknik wisatawan tidak terganggu. Kemungkinan menambah jumlah perjalanan sepur kluthuk ikut terbuka, lantaran lokomotif tambahan itu lebih kuat dibanding lokomotif Jaladara.

Opsi pengembangan wisata sepur kluthuk pun kian bervariasi, karena Pemkot akan menerima gerbong inspeksi dan gerbong pertemuan (meeting) dari PT KAI dalam waktu dekat. Yang pasti, menurut Hari, lokomotif baru itu sudah disiapkan menjadi salah satu penyemarak perayaan Hari Jadi Kota Solo ke-275 pada bulan ini. (**)

Program ekstensifikasi ruang parkir city walk Jalan Slamet Riyadi telah diuji coba Pemkot Surakarta selama sebulan, terhitung sejak 6 Januari. Kini penyediaan lahan parkir tambahan di kawasan pedestrian tersebut siap diberlakukan permanen.

Kebijakan itu tidak serta-merta diterapkan, tanpa evaluasi yang memadai. Berbagai aspek dipertimbangkan Pemkot, agar hasil yang diperoleh atas pemanfaatan sisi utara city walk tersebut bisa sesuai harapan awal.

Sejumlah pembenahan berdasarkan evaluasi uji coba pun dilakukan, dengan didasarkan atas masukan para stakeholder mulai pelaku usaha hingga pengelola jasa perparkiran.

“Setelah mendapat masukan-masukan itu, maka kami memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan aturan untuk ekstensifikasi ruang parkir tersebut,” terang Kepala Bidang (Kabid) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Henry Satya Nagara.

Salah satu penyesuaian paling mencolok yakni penyediaan lahan parkir bagi kendaraan roda empat. Semula area parkir mobil itu dibatasi hanya di segmen Purwosari-Ngapeman. Adapun segmen Ngapeman-Gladag, dikhususkan bagi aktivitas parkir kendaraan roda dua.

“Nantinya semua segmen city walk yang menjadi lokasi parkir, bisa dipakai mobil. Kebutuhan ruang parkir kendaraan roda empat mulai Ngapeman-Gladag juga tinggi. Ini juga merespon usulan dari pelaku usaha di lokasi tersebut.”

Dengan dipertahankannya lokasi parkir bagi sepeda motor di segmen Ngapeman-Gladag, otomatis di lokasi tersebut pengendara mobil harus rela berbagi lahan. “Nanti akan diatur melalui markah dan rambu petunjuk.”

Selain menambah lokasi, durasi aktivitas parkir bagi kendaraan roda empat di city walk juga diperpanjang. Selama uji coba, pengendara mobil hanya diizinkan parkir di lahan eks jalur hijau city walk tersebut mulai pukul 17.00-06.00. “Kami ubah menjadi 24 jam, sama seperti parkir sepeda motor,” kata Henry.

Menurut dia, usulan penyediaan kantong parkir kendaraan roda empat selama jam kerja perlu diakomodasi, lantaran permintaan ruang parkir relatif tinggi. “Terutama bagi pelaku usaha sektor perbankan, yang memerlukan lokasi parkir dengan pertimbangan keamanan nasabah mereka. Sebab sangat berisiko manakala nasabah parkir di sisi utara jalan, kemudian menyeberang jalur cepat Jalan Slamet Riyadi untuk menuju lokasi di sisi selatan,” bebernya.

Aturan-aturan terbaru tersebut berlaku per 1 Maret, dan Pemkot sudah menyosialisasikannya kepada pemangku kepentingan terkait.

“Meskipun berlangsung 24 jam, aktivitas parkir mobil di city walk diupayakan tidak mengganggu jalannya kereta api Batara Kresna. Peran juru parkir di lokasi akan dioptimalkan untuk mengatur sirkulasi kendaraan,” tegas Henry.

Ia juga menekankan, aturan lain bagi aktivitas parkir bagi kendaraan roda dua dan roda empat tetap diberlakukan seperti rencana awal. Tarif parkir disesuaikan dengan zona yang di Jalan Slamet Riyadi, yakni Zona C Selain itu pembatas area parkir berupa paving block berwarna kuning di sisi utara merupakan pemisah lahan parkir dengan jalur pedestrian.

“Sosialisasi akan berlangsung selama sebulan sejak 1 Maret. Usai sosialisasi jika masih ada kendaraan yang melanggar aturan parkir akan ditindak,” tandas Henry.

Bahkan penindakan itu tidak terhenti, sekalipun ekstensifikasi ruang parkir belum efektif diterapkan. “Baru-baru ini kami juga menggembok empat mobil yang parkir di luar zona yang sudah ditetapkan.”

Ketua Asosiasi Parkir Surakarta (Asparta) Ngadiyo berharap, perluasan dan penambahan waktu operasional area parkir bagi kendaraan roda empat tersebut bisa menggeliatkan perekonomian di lokasi usaha sisi selatan Jalan Slamet Riyadi.

“Sosialisasi harus dilakukan masif, soal pemanfaatan city walk sebagai lokasi parkir berikut aturan-aturannya. Dari hasil uji coba, memang terlihat jika pemilihan lokasi parkir kendaraan roda empat belum efektif,” tegasnya.

Kepala Dishub Hari Prihatno pun menjamin, evaluasi berkala akan dilakukan agar kebijakan itu tidak sia-sia. “Prinsipnya ruang parkir di city walk ini disediakan karena permintaan masyarakat, terutama pemilik usaha di sisi selatan jalan dan konsumen mereka. Evaluasi terus-menerus akan tetap dilakukan, agar pemanfaatannya sesuai kebutuhan,” kata dia. (**)

Jika Anda berkendara di jalan raya, hampir bisa dipastikan Anda akan berjumpa dengan para pesepeda. Baik rombongan dalam jumlah kecil dan bisa dihitung jari, maupun pesepeda yang beriringan dalam jumlah relatif banyak.

Entah siapa yang mempopulerkan aktivitas bersepeda di kala pandemi Covid-19 tersebut. Yang jelas fakta lapangan itu seolah tak terbantahkan, termasuk di jalan-jalan Kota Bengawan.

Boleh jadi maraknya aktivitas bersepeda erat kaitannya dengan usaha meningkatkan imun tubuh. Siapapun tahu jika sejak virus corona mewabah di Indonesia, seruan untuk menjaga kesehatan dan sistem kekebalan tubuh terus dilontarkan pemerintah dan ahli kesehatan, agar masyarakat bisa menekan dampak buruk paparan Covid-19.

Namun aktivitas para pesepeda itu ternyata menyimpan ekses negatif. Jauh-jauh hari Pemkot Surakarta telah berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, mulai aparat kepolisian, Satpol PP dan komunitas pesepeda, agar kegiatan mengayuh pedal itu tak menimbulkan kerumunan massa. Sebab jamak diketahui, kerumunan massa berbanding lurus dengan potensi penularan Covid-19.

“Prinsipnya kami tidak melarang aktivitas bersepeda, karena itu hak masyarakat. Hanya saja pelaksanaannya harus diperhatikan betul, karena saat ini masih masa pandemi,” tegas Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta, Ari Wibowo.

Seiring bertambahnya antusiasme khalayak dalam bersepeda, Pemkot pun memutuskan untuk meningkatkan pengawasan. Tidak hanya pagi dan siang hari, petugas Dishub beserta kepolisian mulai menggencarkan patroli malam hari. Apalagi sebagian kalangan mengeluhkan keberadaan pesepeda yang kerap nongkrong di beberapa sudut kota.

Jalan Slamet Riyadi, Jalan Adisucipto, Jalan Gatot Subroto, Jalan Dr Radjiman, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo dan sejumlah ruas jalan lain yang rutin dilalui rombongan pesepeda, menjadi sasaran pemantauan tersebut.

“Aktivitas bersepeda malam hari memang menjadi fokus perhatian kami. Sebab jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pagi, siang maupun sore hari.”

Tidak sebatas mengimbau agar tak bergerombol, petugas pun menyiapkan masker guna dibagikan kepada para pesepeda yang tidak menutupi mulut dan hidung mereka. Sebab masker memang menjadi sarana ampuh dalam mencegah penularan Covid-19.

“Yang juga menjadi perhatian kami adalah, keberadaan para pesepeda yang melewati jalur cepat. Ini bisa mengganggu pengguna jalan lain, khususnya pengendara kendaraan bermotor,” jelas Ari.

Bahkan, imbuhnya, beberapa oknum pesepeda dikeluhkan pengendara menerobos lampu merah dan melewati rute yang bukan diperuntukkan bagi mereka. “Beberapa kali ada laporan kalau pesepeda melewati overpass Manahan pada malam hari. Ini jelas berbahaya, karena jalur itu tidak difungsikan sebagai jalur kendaraan tidak bermotor,” tandasnya.

Dishub pun akhirnya memilih menempatkan petugas lapangan, untuk mengawasi setiap akses masuk overpass. “Nanti akan kami pertegas dengan pemasangan rambu larangan,” terang Ari.

Ari memaparkan pelaksanaan operasi simpatik tersebut dimaksudkan agar Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta serta Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta Nomor 067/1078 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surakarta, bisa berjalan optimal.

“Razia ini masih sebatas imbauan dan mengedukasi masyarakat. Dalam Perwali juga jelas bahwa kegiatan mengumpulkan massa dan berkerumun tidak diperbolehkan,” kata dia.

Wali Kota FX Hadi Rudyatmo pun mengimbau masyarakat menunda keinginan untuk gowes secara massal. Imbauan itu diserukannya mengingat Solo masih belum bebas dari wabah corona.

“Bukan bersepedanya yang dilarang, bergerombolnya itu lho yang tidak boleh. Mendingan di rumah dulu saja untuk sementara waktu, daripada bergerombol,” tandas Wali Kota. (**)