VISI & MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA

VISI

“Terwujudnya lalu lintas dan transportasi yang tertib, lancar, nyaman, efektif, efisien dan selamat berbasis pada tekhnologi informatika yang cepat dan cerdas”

MISI

1. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memberikan keselamatan dan   ketertiban lalu lintas

2. Meingkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana transportasi serta melakukan usaha tertib lalu lintas

3. Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan

4. Menyelenggarakan pelayanan sarana angkutan wisata dan sarana angkutan umum massal yang cepat, nyaman, selamat dan tarif terjangkau

5. Menyelenggaran pelayanan moda angkutan umum penumpang, sarana dan prasarana sub terminal

6. Menyelenggarakan pelayanaan aktifitas, sarana dan prasarana perpakiran

7. Menyelenggarakan pelayanan sarana angkutan umum massal yang cepat, tepat, nyaman, selamat dan tarif terjangkau

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA

TUGAS

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :        

1.   Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

2.   Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

3.   Penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah;

4.   Penyediaan perlengkapan jalan di di jalan Daerah;

5.   Pengelolaan terminal penumpang tipe C;

6.   Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;

7.   Persetujuan hasil analisis dampakm lalu lintas untuk jalan Daerah;                                          

8.   Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Daerah;                                           

9.   Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;                                                                  

10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;                                                                             

11.  Penetapan rencana umum jaringan perkotaan dalam 1 (satu) kota;                                

12. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan  perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;                                                                      

13. Penerbitan izin penyelenggaraan agkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kota;                                           

14.  Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;                              

15. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;                                                      

16.  Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel;                              

17. Pengujian berkala kendaraan bermotor;     

18. Penyelenggaraan perparkiran;                        

19. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;                                       

20. Pembinaan jabatan fungsional; dan

21. Pengelolaan UPT.